Sri Mulyani sebut APBN Semester I Catatkan Surplus Rp73,6 Triliun

 

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I-2022 masih mencatatkan surplus sebesar Rp73,6 triliun atau 0,39 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Surplus yang dicapai APBN pada paruh pertama tahun ini membuat kas negara sedikit menjauh dari kondisi defisit yang sebelumnya diperkirakan pada keseluruhan tahun 2022.

"Target defisit APBN tahun ini diturunkan dari 4,85 persen dari PDB ke 4,5 persen PDB," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Demikian pula, dengan target nilai defisit keseluruhan tahun 2022 yang diturunkan dari Rp868 triliun menjadi Rp840,2 triliun.

Ia mengungkapkan penurunan target tersebut berarti defisit APBN lebih rendah merespons kondisi yang sedang sangat volatil di sektor keuangan.

Dengan adanya surplus tersebut, realisasi pembiayaan anggaran hingga semester I-2022 mencapai Rp153,5 triliun atau turun 63,5 persen dari semester I-2021 dan merupakan 18,3 persen dari target Rp840,2 triliun.

Secara perinci, pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang senilai Rp191,9 triliun, pembiayaan investasi minus Rp40,4 triliun, pemberian pinjaman Rp1,6 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp500 miliar.

"Pembiayaan anggaran kami coba untuk dijaga lebih rendah karena cost of fund lebih tinggi dan pasar menjadi lebih volatil sehingga kami menerbitkan utang jauh lebih rendah," ungkapnya.

Sri Mulyani menyebutkan masih terdapat pula sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) senilai Rp227,1 triliun di semester I-2022, serta keseimbangan primer tercatat Rp259,7 triliun.

Pendapatan negara mencapai Rp 1.317,2 triliun (58,1%), Meliputi perpajakan sebesar Rp 1.035,9 triliun (58,1%), PNBP Rp 281 triliun (58,3%) dan hibah Rp 300 miliar (51,4%).

Belanja negara dalam enam bulan mencapai Rp 1.243,6 triliun (40%). Meliputi belanja pemerintah pusat Rp 876,5 triliun (38,1%) dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 367,1 triliun (45,6%). Silpa masih cukup besar yaitu Rp 227,1 triliun.

Kinerja APBN tahun ini menorehkan hasil gemilang. Hal itu tercermin dari bukuan surplus sejak Januari 2022 dengan Rp28,9 triliun. Diikuti kemudian Februari sebesar Rp19,7 triliun, Maret surplus Rp10,3 triliun, serta April yang surplus Rp103,1 triliun.

Menkeu Sri Mulyani sendiri sempat mengirimkan pesan tersirat bahwa catatan positif masih akan terus berlanjut.

“Jadi penerimaan negara kita menunjukan pertumbuhan yang luar biasa tinggi sampai dengan akhir April, dan kita perkirakan sampai akhir Mei masih akan bertahan,” ujarnya ketika melakukan rapat kerja dengan DPD RI beberapa waktu lalu.

Adapun, sinyal surplus APBN jelang pertengahan tahun setidaknya didorong oleh beberapa asumsi dasar. Pertama, sektor penerimaan yang masih terus moncer didukung oleh harga komoditas yang tinggi. Kedua adalah sisi belanja pegawai yang biasanya menyedot anggaran cukup besar dalam pembayaran THR telah dilakukan pada akhir April yang lalu.

Pemerintah dalam Undang-Undang APBN 2022 telah memasang target pendapatan sebesar Rp1.846,1 triliun dengan belanja Rp2.714,2 triliun. Sehingga, defisit anggaran dipatok Rp868 triliun atau setara 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Ini artinya kita akan melaksanakan undang-undang 2 tahun 2020 dimana defisit APBN tahun 2023 akan kembali dibawah 3 persen, namun pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional," katanya.

Prioritas belanja tahun depan, pertama di bidang perlindungan sosial, akan tetap dijaga antara Rp349 hingga Rp332 triliun. Angka ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif.

"Dalam hal ini, data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan semakin dimutakhirkan dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial," papar Sri Mulyani.