Pemerintah Targetkan 200 Ribu Rumah Bersubsidi untuk MBR

  

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah targetkan subsidi rumah sejumlah 200 ribu unit rumah, dengan alokasi subsidi sebesar Rp19,1 triliun pada 2022. Subsidi itu dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. 

Hal itu dilakukan juga sebagai bagian dari pembangunan Indonesia yang semakin berkeadilan. Dalam hal ini alokasi subsidi perumahan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Alokasi subsidinya saja mencapai Rp19,1 triliun, ini angka yang tidak kecil hampir mungkin mirip dengan subsidi pupuk untuk petani. Jadi APBN sering bekerja keras, jadi kalau saya sering menggunakan itu, itu bukan basa-basi,” ujar Sri Mulyani dalam Securitization Summit 2022, Rabu 6 Juli 2022.

Sri Mulyani mengatakan, dengan subsidi rumah tersebut juga untuk menolong masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa menjangkau keinginan membeli rumah.

Adapun sampai dengan semester I, jika dilihat selama jangka waktu 2010-2022 pemerintah melalui APBN telah menyiapkan pendanaan bersubsidi untuk rumah sejumlah 1,38 juta unit.

“Dan total pembiayaan dari APBN untuk membantu 1 juta lebih tadi masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan perumahan mencapai Rp85,7 triliun sendiri. Ini angka yang luar biasa besar, sehingga kalau kita lihat sekali beli rumah nyicilnya 9 tahun, berarti pemerintah harus bayarin subsidinya dari sisi bunga selama 9 tahun selama masyarakat itu mencicil rumahnya,” jelasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana mencapai Rp85,7 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan sejak 2010 sampai dengan semester I-2022.

"Total APBN untuk membantu tadi (pembiayaan perumahan melalui FLPP) mencapai Rp85,7 triliun. Ini angka yang luar biasa besar," kata dia dalam video conference, Rabu, 6 Juli 2022.

Untuk tahun ini, ia menyebut, anggaran FLPP yang disediakan dalam APBN mencapai Rp19,1 triliun untuk 200 ribu unit rumah. Namun Sri Mulyani mengatakan, jumlah tersebut masih cukup jauh dibandingkan dengan kebutuhan perumahan (backlog) yang mencapai 12,7 juta unit.

"APBN, keuangan negara telah menyediakan pendanaan bersubsidi bagi 1,38 juta unit rumah. Dibutuhkan lebih banyak lagi karena tadi backlog-nya 12 juta, maka meski kita sudah mencapai yang signifikan tapi dibandingkan kebutuhan jelas masih belum memadai," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah sejauh ini selalu menggunakan instrumen APBN guna membantu masyarakat, baik kelas bawah maupun kelas menengah. Salah satu bantuan yang diberikan kepada kelas menengah adalah menyediakan subsidi perumahan seperti yang dilakukan melalui FLPP.

Meski begitu, ia mengungkapkan, pemerintah akan terus berupaya menyediakan berbagai skema kredit rumah rakyat yang bersubsidi untuk mengurangi gap affordability. Selain subsidi melalui FLPP tadi, masih ada sejumlah program lain yang diberikan guna membantu masyarakat memiliki rumah.

"Jadi likuiditas untuk pembiayaan perumahan itu penting. Pemerintah juga memberikan subsidi selisih bunga (SSB), pemerintah juga men-create bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Jadi kita seolah-olah nabung tapi itu sebenarnya nyicil rumah," pungkas dia.

Sri Mulyani menyebut besaran dana yang digunakan dalam pemberian subsidi rumah setara dengan subsidi pupuk bagi petani. Artinya kata dia, pemerintah serius untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa membeli rumah, memenuhi kebutuhan atas papannya.

"Ini bukan basa-basi, kita masuk ke segmen masyarakat yang membutuhkan, antara lain dengan menolong MBR bisa menjangkau untuk membeli rumah," kata dia.

Sri Mulyani menjelaskan program ini sudah ada sejak 2010. Pada semester I 2022 dana yang rumah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah sebanyak 1.038.538 unit.

Dana yang dibutuhkan untuk membayar subsidinya sebesar Rp 8,57 triliun. Namun, jumlah tersebut masih kurang karena kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah mencapai 12,7 juta orang, sehingga masih dibutuhkan pendanaan yang untuk menyediakan kebutuhan papan masyarakat.

"Jadi memang yang ada saat ini belum memadai," ucapnya.

Apalagi bagi MBR, menurutnya, mereka tidak bisa memiliki rumah sendiri karena daya belinya yang rendah. Hal ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui instrumen APBN yakni dalam bentuk program FLPP.