Pemerintah Bantu UMKM Selama Pandemi Melalui Program PC-PEN

   

Jakarta - Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pandemi covid-19 telah berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Maka dari itu, sejak awal Pemerintah memberikan prioritas untuk melindungi UMKM melalui program PC-PEN.

“Pandemi memberikan pukulan keras bagi usaha kecil menengah. Mengapa? Karena sifat pandemi ini tidak memungkinkan orang untuk melakukan aktivitas fisik. Dan kita semua tahu, bahwa usaha kecil menengah terutama sektor informal (dalam kegiatannya) berada dengan pertemuan fisik (dengan pembeli). Jadi tanpa adanya aktivitas fisik, sumber pendapatan dan aktivitas ekonomi mereka (UMKM) pasti akan terpukul keras,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Talkshow Spotlight yang bertajuk G20 Digital Transformation: Resilient MSMEs for Global Economic Recovery, mengutip dari siaran resminya, Jumat (1/7/2022).

Oleh karena Itu, ia menerangkan bahwa sejak awal merancang program penanganan Covid-19, Pemerintah juga memberikan prioritas perhatian kepada sektor UMKM supaya mampu bertahan dalam masa pandemi, sekaligus pulih lebih cepat selepasnya. Menkeu menyebut bahwa dalam program penanganan pandemi untuk UMKM dalam PC-PEN tersebut, Pemerintah memberikan fokus kepada dua hal. 

“Pertama, bagaimana mendukung para pelaku usaha, khususnya usaha kecil menengah. Dan yang kedua, bagaimana menyediakan tambahan jaring pengaman sosial bagi rumah tangga yang paling rentan. Ini dua hal yang paling penting dan sebenarnya memakan sumber daya yang cukup signifikan selain program penanganan pandemi itu sendiri,” ujarnya.

Indonesia tercatat memiliki lebih dari 64 juta pelaku UMKM. Jumlah ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Melalui PC-PEN, Pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM selama pandemi dengan berbagai skema diantaranya melalui pemberian tambahan modal, pemberian hibah (grant), restrukturisasi pinjaman, pemberian insentif, dan keringanan pembayaran bunga dan cicilan baik di bank maupun lembaga non-bank. Selain itu, Pemerintah juga menambah alokasi jaringan sosial yang diantaranya ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan yang di dalamnya juga ada pelaku UMKM.

“Saya pikir ini adalah hal yang prinsip dan mendasar. Dan ini akan dilakukan dengan program kami karena kami pikir ini akan benar-benar mempengaruhi jutaan usaha kecil dan menengah,” tukas Menkeu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa hasil pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kluster dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membantu mayoritas penerima manfaat dapat bertahan selama pandemi Covid 1.

“Beberapa hasil survei terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah memberikan paling tidak dampak yang cukup baik, seperti targeting program yang dianggap semakin baik untuk perlindungan sosial. Inklusi keuangan juga meningkat dengan perlindungan sosial, terutama yang bantuan non tunai,” jelas Menkeu dalam Webinar “Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid 19”, Selasa (15/06).

Survei dilakukan oleh beberapa lembaga. Hasil Survei Evaluasi Penempatan Dana PEN yang dilakukan LPEM FEB UI dan Lembaga Demografi kepada 3.000 UMKM penyaluran penempatan dana PEN terbesar menunjukkan bahwa mayoritas responden dapat bertahan dan tidak mengalami penurunan omzet. Sebanyak 29% responden menyatakan omzetnya naik dan 26% responden mengalami peningkatan keuntungan.

“Penggunaan bantuan paling utama adalah untuk membeli bahan baku, barang modal, dan kebutuhan pribadi. Itu tentu karena mereka usaha kecil yang kadang-kadang kebutuhan untuk makanan, kebutuhan keluarganya,” ujar Menkeu.

Survei BPUM KemenkopUKM – TNP2K dilakukan kepada 1.261 usaha mikro dan 93 informan lainnya mengatakan mengetahui adanya program PEN yang menunjukkan bahwa sosialisasi berjalan baik. Lebih dari 60% penerima BPUM tidak memiliki cadangan kas.

“Jadi diberikan kepada 2,4 juta tahun lalu dan tahun ini diambil dari 9 juta akan dinaikkan 12 juta. Penerimanya itu sangat menentukan sekali buat mereka. Sebanyak 88,5% BPUM adalah untuk membeli bahan baku dan 23% menggunakan untuk keperluan usaha,” ujar Menkeu.

Sementara, survei BPUM PNM – TN2PK kepada 9.852 responden di seluruh provinsi Indonesia menyatakan bahwa 98,9% responden menggunakan dana PEN untuk keperluan usaha dengan rata-rata sebesar Rp1,7 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk bahan baku, membayar atau menyewa alat produksi, dan untuk membayar utang usaha dan pekerja.

“Survei ini menunjukkan apa yang dilakukan pemerintah melalui bantuan untuk usaha dan modal kerja memberikan dampak bagi UMKM yang cukup signifikan. Meskipun data tidak sempurna, sistemnya belum 100% siap, namun hasilnya tidak mengecewakan atau bahkan bagus. Inilah yang disebut leadership, peluang, tantangan yang dilakukan oleh pemerintah dan kita terus melakukan di mana kita terus melakukan evaluasi,” tutup Menkeu.