Jurus RI Wujudkan Ekonomi Hijau

 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, perubahan iklim menjadi isu jangka menengah panjang yang harus dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk mendukung ekonomi hijau dengan berkolaborasi bersama sejumlah negara di level global.

"Indonesia memberikan pajak yang lebih rendah untuk mobil listrik, mobil hybrid, dan untuk mobil full battery. Kami mendorong produksi mobil listrik di Indonesia. Kami memahami bahwa pada awalnya membutuhkan dukungan dalam hal fasilitas perpajakan dan kami menyediakannya," kata dia dalam webinar di Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021.

Selain fasilitas perpajakan, pemerintah juga menyediakan anggaran melalui berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang kemudian dicatat dan dilaporkan melalui budget tagging report. Pemerintah juga mendukung ekonomi hijau dengan memastikan pemerintah dapat mempromosikan pembiayaan dalam format hijau melalui Green Sukuk.

"Sejak 2016, Kementerian Keuangan memberikan laporan tahunan tentang budget tagging, melaporkan berapa banyak uang yang dikeluarkan pemerintah dari APBN untuk kegiatan yang terkait dengan green issues. Indonesia adalah negara pertama yang menerbitkan apa yang saat ini dikenal di investor internasional sebagai obligasi sukuk hijau," ungkapnya.

Selain itu, Indonesia juga menerbitkan Sustainable Development Goals (SDG Bond) dalam mata uang asing Euro dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down senilai 500 juta Euro. Berbeda dengan Green Bond, dalam SDG bond pemerintah harus melaporkan kepada investor mengenai green achievement dan pencapaian SDG dari obligasi tersebut.

Ia menambahkan, komitmen untuk mengatasi perubahan iklim juga diwujudkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur pengenaan pajak baru berupa pajak karbon. Menurut Suahasil, kehadiran pajak karbon ini menjadi sejarah bagi Indonesia untuk menangani masalah perubahan iklim.

"Ini sangat bersejarah bagi Indonesia. Tidak semua negara di dunia dapat menerapkan pajak karbon, tetapi kami sangat bersyukur bahwa DPR kami menyetujuinya dan itu menunjukkan bagaimana visi jangka panjang kami telah diterapkan di tonggak penting persetujuan pajak karbon," pungkas dia.