Presiden Minta Publik Tak Ragu, IKN Akan Pindah Sesuai Rencana

 

Samarinda — Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN akan tetap dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan undang-undang. Masyarakat diminta tak lagi meragukan tentang realisasi dari rencana pemindahan ibu kota negara.

”Jadi, kalau ada yang masih meragukan jadi pindah atau tidak? Undang-undangnya sudah ada. Pertanyaan lagi nanti 2024 dilanjutkan atau tidak? Loh sudah ada undang-undangnya. Didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen kurang apa lagi?” ujar Presiden dalam sambutan saat membuka Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Kota Samarinda, Rabu (22/6/2022).

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Wali Kota Samarinda Andi Harun, dan Ketua Presidium PMKRI Benidiktus Papa.

Jadi, kalau ada yang masih meragukan jadi pindah atau tidak? Undang-undangnya sudah ada. Pertanyaan lagi nanti 2024 dilanjutkan atau tidak? Loh sudah ada undang-undangnya. Didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen kurang apa lagi?

Menurut Presiden, pemindahan ibu kota negara merupakan gagasan lama dari sejumlah pemimpin Indonesia terdahulu yang belum direalisasikan hingga saat ini. [AML1] ”Tadi saya baru saja dari Ibu Kota Nusantara. Ini adalah sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi, dan sekarang telah kita eksekusi dan ada back up undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memaparkan sejumlah alasan mengenai pentingnya pemindahan ibu kota negara. Sejak masa Presiden Soekarno, gagasan pemindahan ibu kota negara sudah dimulai untuk memindahkan ke Palangkaraya. Gagasan itu kemudian selalu muncul di setiap kepemimpinan presiden berikutnya.

”Karena apa? Memang logikanya, itung-itungannya memang harus pindah. Yang pertama, Pulau Jawa itu bebannya terlalu berat. Satu, dari sisi populasi, 56 persen populasi Indonesia 270 juta, ada di Jawa 149 juta, 56 persen ada di Jawa, padahal kita memiliki 17.000 pulau,” kata Kepala Negara.

Alasan lainnya adalah pemerataan ekonomi yang ingin diwujudkan di seluruh penjuru Tanah Air dan tidak terpusat di satu pulau yang ada di Indonesia. ”Yang paling penting memang kita ingin Indonesiasentris bukan Jawasentris. Kita garis dari barat ke timur, dari utara ke selatan, ketemu di paling tengah itu, yaitu Provinsi Kalimantan Timur,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa perpindahan ibu kota tidak hanya melakukan pemindahan secara fisik sejumlah infrastruktur yang ada di Jakarta. Menurut Presiden, perubahan pola pikir, birokrasi, dan cara kerja baru yang menggunakan teknologi akan menjadi prioritas pemerintah di IKN.

”Di sinilah akan kita mulai future economy, green economy, future technology, future knowledge, semuanya memang ingin kita lakukan di sini. Rumah sakit, ya, rumah sakit internasional, universitas ya universitas yang kelasnya betul-betul internasional dan kita harapkan ini juga bisa membuka yang namanya future job dan future skill,” ucap Presiden.

Presiden Joko Widodo dalam sambutan saat membuka Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Kota Samarinda, Rabu (22/6/2022).3. Presiden Minta Publik Tak Ragu, IKN Akan Pindah Sesuai Rencana.

Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan undang-undang. Menurut Presiden, pemindahan ibu kota negara merupakan gagasan lama dari sejumlah pemimpin Indonesia terdahulu yang belum direalisasikan hingga saat ini.

"Ini adalah sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi, dan sekarang telah kita eksekusi dan ada back up undang-undangnya yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara," ujar Presiden dalam sambutannya saat membuka secara resmi Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang digelar di Samarinda Convention Hall, Kota Samarinda, pada Rabu, 22 Juni 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memaparkan sejumlah alasan mengenai pentingnya pemindahan ibu kota negara. Salah satunya adalah pemerataan ekonomi yang ingin diwujudkan di seluruh penjuru Tanah Air dan tidak terpusat di satu pulau yang ada di Indonesia.

"Yang paling penting memang kita ingin Indonesiasentris bukan Jawasentris. Kita garis dari barat ke timur, dari utara ke selatan, ketemu di paling tengah itu yaitu Provinsi Kalimantan Timur," ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa perpindahan ibu kota tidak hanya melakukan pemindahan secara fisik sejumlah infrastruktur yang ada di Jakarta. Menurut Presiden, perubahan pola pikir, birokrasi, dan cara kerja baru yang menggunakan teknologi akan menjadi prioritas pemerintah di IKN.

"Di sini lah akan kita mulai future economy, green economy, future technology, future knowledge semuanya memang ingin kita lakukan di sini. Rumah sakit ya rumah sakit internasional, universitas ya universitas yang kelasnya betul-betul internasional dan kita harapkan ini juga bisa membuka yang namanya future job dan future skill," ucap Presiden.

Presiden pun berharap IKN dapat menjadi magnet bagi talenta-talenta dalam negeri maupun luar negeri. Presiden mengatakan bahwa nantinya IKN akan memiliki desain dan fasilitas yang mendukung konsep ten minutes city, 70 persen area hijau, 80 persen transportasi publik ramah lingkungan, hingga penggunaan energi hijau.

"Ini desain-desain kota masa depan yang saya kira ini adalah miliknya anak-anak muda," tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Wali Kota Samarinda Andi Harun, dan Ketua Presidium PMKRI Benidiktus Papa.