Pemerintah Dukung Upaya Pencapaian SDGs 2030, Ini Buktinya

  

Jakarta - Pemerintah Indonesia mendukung upaya ekonomi rendah karbon dan ketahanan iklim sesuai dengan roadmap SDGs Indonesia, termasuk untuk untuk infrastruktur. Pemerintah pun menerbitkan instrumen pembiayaan yang inovatif sesuai dengan prinsip ESG (enviromental, social, and governance). Berikut upaya pemerintah untuk mencapai roadmap SDGs Indonesia dari sisi infrastruktur:

Pemerintah Indonesia memiliki target untuk mewujudkan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030. Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati, menegaskan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai SDGs.

"Untuk itu diperlukan collective actions, melalui upaya dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya, dalam menyelaraskan serta mengimplementasikan kebutuhan dan strategi untuk mencapai tujuan bersama," kata serta selaku Kepala Sekretariat Nasional TPB/SDGs tersebut di Jakarta, Senin (20/12).

Menurut Vivi, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, sektor swasta dapat memainkan peran pelaksana. Caranya dengan mengintegrasikan agenda SDGs dalam menjalankan proses bisnis atau operasional perusahaan. Sehingga tercipta sebuah pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan, bersifat inklusif, serta mengutamakan perlindungan lingkungan.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Edy Sutopo menuturkan, sektor swasta atau pelaku usaha adalah mitra penting pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Salah satu perusaahan yang melakukan program inisiatif keberlanjutan yang mengadopsi prinsip SDGs adalah Danone Indonesia.

"Sejumlah inisiatif tersebut juga menjadi bukti nyata kontribusi dan dukungan perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata Edy.

Karena itulah, Danone Indonesia konsisten setiap dua tahun sekali mengeluarkan laporan keberlanjutan (sustainability report), baik dari sisi Danone-Aqua maupun dari Danone SN Indonesia. Laporan keberlanjutan tersebut disusun menggunakan kerangka Global Reporting Initiative (GRI) Standard.

Selain itu, laporan juga menghimpun berbagai program dalam pelestarian alam,

edukasi nutrisi, inovasi produk berdasarkan riset dan ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat dan komunitas di sekitar lokasi perusahaan, internal perusahaan, serta pelibatan berbagai sektor.

VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto, mengatakan, pandemi Covid-19, semakin memperkuat peran perseroan dalam menggunakan bisnisnya untuk membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Melalui produk

dan inisiatif keberlanjutan, pihaknya percaya makanan yang sehat dapat tumbuh dari bumi yang sehat pula.

"Hal ini merupakan refleksi dari misi Danone 'One Planet One Health'. Ini merupakan visi besar Danone Indonesia sekaligus wujud kontribusi dan komitmen perusahaan untuk mendukung pemerintah Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," kata Vera.

Perseroan, menurut Vera, meyakini tujuan jangka panjang penting untuk selaras dengan 17 tujuan besar dalam SDGs yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia hingga 2030. Hal itu juga terintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024.

"Agenda SDGs tidak hanya merupakan komitmen global yang dijalankan semua negara, namun menjadi panduan bagi Indonesia menerapkan program pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan," ucap Vera.

Menyadari pentingnya peran perusahaan, kata Vera, Danone-Aqua hingga 2020, telah menanamkan 2,4 juta pohon, mencapai target 1,15 water ratio, mengurangi 14,77 persen penggunaan energi total dibandingkan 2019, menghemat energi hingga total 149.713 Giga Joule, dan berhasil melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 157.597 Ton Co2 Eq.

komitmen negara untuk implementasi SDGs sangat bervariasi. Tujuh tahun sejak SDGs diadopsi pada tahun 2015, komitmen untuk mengintegrasikan SDGs dalam kebijakan, anggaran, sistem monitoring dan evaluasi sangat beragam. Walaupun beberapa negara Scandinavian menunjukkan komitmen yang tinggi (65-80), namun negara besar G20 seperti Amerika, Brasil, dan Federasi Rusia memiliki komitmen yang sangat minim (0-40). Hal ini penting karena tiga negara tersebut memiliki peran signifikan di percaturan politik dan ekonomi global.

Laporan juga menunjukkan bahwa Amerika belum pernah menyusun Voluntary National Review (VNR), dimana negara lain telah melakukannya, bahkan ada yang mencapai tiga kali. Walaupun VNR dilakukan secara sukarela, Agenda 2030 SDGs mendorong negara-negara anggota untuk "melakukan tinjauan kemajuan secara teratur dan inklusif di tingkat nasional dan subnasional, yang dipimpin oleh negara dan digerakkan oleh negara" (paragraf 79).