Pemerintah Berhasil Mendapatkan WTP Pada Laporan Keuangan

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur karena Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Alhamdulillah pada 2021 tadi sudah disampaikan Ketua BPK [Isma Yatun] bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat,"  ujarnya lewat YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6/2022).

Menurutnya, opini WTP merupakan pencapaian yang sangat baik di tengah pandemi Covid-19. Laporan itu pun menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya.

Kepala Negara juga memastikan Pemerintah akan terus menindaklanjuti temuan-temuan dari BPK terkait kelemahan yang harus segera diperbaiki. Terutama terkait dengan sistem pengadilan intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2021.

"Ke depannya dengan perbaikan -perbaikan maka tata kelola keuangan negara kita akan semakin baik lagi," kata Jokowi. 

Lebih lanjut, Jokowi menekankan kepada jajarannya bahwa opini WTP bukan menjadi tujuan akhir bagi pemerintah pusat. Pasalnya, pengelolaan uang rakyat harus dilakukan dengan sebaik-baiknya yakni mengutamakan tranparansi dan akuntabilitas.

"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya, bagaimana kita mampu mengelola dana memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," tutur Jokowi.

Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021.

Jokowi mengaku bersyukur atas predikat tersebut yang menurutnya merupakan sebuah pencapaian di tahun yang sulit.

"Alhamdulillah tahun 2021, tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPK bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (23/6/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden. 

"WTP ini merupakan pencapaian yang baik di tahun yang sangat berat di 2021," ujar Jokowi.

Kepala Negara pun menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan BPK, terutama terkait dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021.

“Kepada para menteri, kepala lembaga, maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK,” kata Presiden. 

Presiden optimistis perbaikan-perbaikan tersebut akan membawa tata kelola keuangan negara Indonesia menjadi semakin baik.

Menutup sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK atas masukan dan dukungan yang selama ini diberikan terutama pada saat Indonesia menghadapi pandemi selama dua tahun terakhir.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selalu memberikan masukan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kita bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan serta yang semakin efektif dan tepercaya,” pungkasnya.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP Tahun 2021,” kata Isma.