Pegadaian Siapkan KUR Syariah Rp 5,9 T untuk Pengembangan Usaha Super Mikro

 

Jakarta - Akses para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR ) Syariah semakin mudah, setelah PT Pegadaian resmi meluncurkan produk tersebut dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) antara Pegadaian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan di Bogor – Jawa Barat, Jumat (10/06).

Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) tersebut ditandatangani oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang diwakili Deputi Bidang Usaha Mikro, Eddy Satriya dan Direktur Utama Pegadaian, Damar Latri Setiawan. Kesepakatan ini merupakan rangkaian acara yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan FGD sebelumnya bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian dan Kementerian Keuangan. PT Pegadaian ditetapkan sebagai salah satu lembaga yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR dengan menggunakan akad syariah.

Penandatangan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka pembiayaan skema subsidi bunga/marjin Kredit Usaha Rakyat. Pada acara tersebut turut hadir Komisaris Utama PT Pegadaian, Loto Sirinita Ginting yang sangat antusias dan berharap dengan penyaluran KUR di Pegadaian ini memberikan warna tersendiri dalam mengambil peran pengembangan UMKM. Hadir pula Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank BRI dan Jamkrindo Syariah sebagai salah satu perusahaan penjamin.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, KUR Syariah Pegadaian merupakan fasilitas pembiayaan untuk masyarakat yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.

“Alhamdulillah apa yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha kini datang juga. Pegadaian kini resmi menyalurkan KUR Syariah dengan nominal pinjaman sampai Rp.10 juta dengan Marjin/Mu’nah sebesar 6 persen pertahunnya. Kami berharap ikhtiar ini dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha Ultra Mikro untuk naik kelas,” ujar Damar Latri Setiawan di sela acara penandatanganan dan peluncuran.

Lebih lanjut Damar menjelaskan, pengajuan KUR Syariah Pegadaian dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang Pegadaian di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat memilih jangka waktu pembiayaan mulai 12, 18, 24 atau 36 bulan dengan minimal usaha yang telah berjalan selama 6 bulan.

“Berbagai sektor usaha dapat dibiayai dengan kredit ini, yang terpenting calon nasabah memiliki usaha dan dilihat dalam usahanya berjalan dengan baik. Biaya yang dipungut dari produk ini relatif terjangkau sehingga tidak akan memberatkan masyarakat karena Pegadaian mendapatkan subsidi dari pemerintah,” tambah Damar.

Sedangkan Eddy Satriya dalam sambutannya mengharapkan agar PT Pegadaian sebagai lembaga penyalur KUR Syariah pertama non bank agar dapat mengembangkan amanah ini dengan baik dan tepat sasaran.

Tahun ini, Pegadaian mendapat jatah Rp 5,9 triliun untuk menyalurkan KUR super mikro dari pemerintah. Diharapkan penyaluran ini dapat membantu sekitar 1 juta pelaku usaha.

“Kami berharap Pegadaian terus memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional melalui sektor UMKM,” tutup Damar.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, kredit usaha rakyat syariah adalah salah satu inovasi PT Pegadaian untuk membantu pengembangan usaha para pelaku usaha mikro di Indonesia. Adapun memilih Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok, karena pertumbuhan usaha mikro di wilayah ini sangat tinggi. Selain itu, pelaku UMKM juga sangat berkembang pesat, sehingga KUR berbasis syariah ini dapat menambah kekuatan para pelaku UKM.

Adapun plafon pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian, mulai dari Rp 1 juta – Rp 10 juta/nasabah, dengan biaya pengelolaan (mu’nah) sebesar 6 persen pertahun. “Produk ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19. Selain itu Pegadaian akan terus konsisten, untuk membantu misi pemerintah dalam pembangunan ekonomi kerakyatan”, kata Damar.