Jokowi Perintahkan Pemprov Sumsel Tangani Kemiskinan Ekstrem

 

Palembang - Pemprov Sumsel berupaya mengoptimalkan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) untuk menekan angka kemiskinan. Sebelumyma, TKPK telah mampu menurunkan satu tingkat peringkat kemiskinan menjadi urutan ke sembilan nasional. 

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya untuk menekan angka kemiskinan, pihaknya mendorong TKPK melakukan perluasan penanganan kemiskinan ekstrem terutama di sembilan kabupaten dan kota.

Sembilan daerah itu yakni Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 2021, terdapat kendala penentuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan APBD sehingga berdampak keterlambatan penyaluran.

"Kendala penyaluran dana BLT tersebut terus dievaluasi dan diperbaiki sehingga bisa diterima KPM tepat waktu dan sesuai sasaran," katanya.

Dengan semangat keberhasilan menurunkan jumlah penduduk miskin secara bertahap, pihaknya berupaya melanjutkan sejumlah program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel.

"Program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan ekonomi kreatif yang terbukti berjalan dengan baik diupayakan lebih gencar lagi," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Palembang, Kota Palembang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,17 persen. Sayangnya, warga miskin di Kota Pempek juga bertambah.

"Kondisi ini mendorong Pemkot untuk mengentaskan dan pengangguran dalam satu agenda pembangunan yang dicanangkan tahun depan," ujar Kepala Bappeda Litbang Palembang, Harrey Hadi, Selasa (15/3/2022).

"Tadi Presiden juga telah mengintruksikan agar semua instansi pemerintahan menggunakan seluruh menggunakan produk dalam negeri, nah ini nanti kita intruksikan seluruh OPD untuk melakukan pendataan terkait barang-barang yang kita beli dan akan di kelompokkan antara impor dan lokal," kata Mawardi Yahya. Mawardi menyebutkan, bahwa Pemprov Sumsel memprioritaskan belanja dengan membeli produk lokal namun jika stok ketersediaan produk lokal kosong maka memaksa untuk memberi produk impor.

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat jumlah warga miskin di Palembang pada 2021 naik menjadi 191.200 jiwa dari sebelumnya 182.610 jiwa yang berarti meningkat 8.590 orang dalam setahun. Dengan peningkatan tersebut angka  kemiskinan di Palembang 11,34 persen dari total 1.656.073 penduduk.

"Oleh karenanya, kami memprioritaskan perencanaan pembangunan infrastruktur perkotaan dan peningkatan investasi," katanya.

Sedangkan angka pengangguran terbuka atau TPT di Palembang tahun 2021 per bulan Agustus senilai 10,11 persen dari total penduduk  yang mengalami peningkatan 9,86 persen dari tahun 2020.

"Sehingga pembangunan perlu terlaksana yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Sumsel, Ekowati Retnaningsih menambahkan, adanya rencana pembangunan pada 2023 mendatang diminta untuk berjalan sesuai arah kemajuan daerah.

"Mulai dari pengentasan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, angka IPM dan angka pengangguran terbuka. Ini karena penduduk Palembang banyak, sehingga sangat memengaruhi angka Provinsi Sumsel," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan berupaya mengoptimalkan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) untuk meminimalkan angka kemiskinan di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi setempat.

Tim TKPK yang telah mampu menurunkan peringkat kemiskinan provinsi ini dari urutan ke delapan menjadi urutan ke sembilan nasional. "eberhasilan itu akan dioptimalkan untuk memperbaiki peringkat dan kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, di Palembang, Selasa (21/6/2022).

Dia menjelaskan, untuk meminimalkan angka kemiskinan di provinsi ini, pihaknya mendorong TKPK melakukan perluasan penanganan kemiskinan ekstrem terutama di sembilan kabupaten/kota. Sembilan daerah itu yakni Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 2021, terdapat kendala penentuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan APBD sehingga berdampak keterlambatan penyaluran. "Kendala penyaluran dana BLT tersebut terus dievaluasi dan diperbaiki sehingga bisa diterima KPM tepat waktu dan sesuai sasaran," katanya.

Dengan semangat keberhasilan menurunkan jumlah penduduk miskin secara bertahap, pihaknya berupaya melanjutkan sejumlah program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel.

Program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan ekonomi kreatif yang terbukti berjalan dengan baik diupayakan lebih gencar lagi, ujarnya. "Dengan bekal keterampilan dan kemampuan membuat usaha ekonomi kreatif diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dari keluarga miskin," ujar Mawardi.